BPK Serahkan LHP 14 Kabupaten/Kota Di Papua

Jayapura, Papuatoday.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) 2017 untuk 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang dipusatkan di aula BPK di Jayapura, Rabu.

Penyerahan LHP itu ditandai dengan penandatangan berita acara penyerahan yang dilakukan bupati/wali kota didampingi Ketua DPRD masing-masing.

Sebanyak 14 kabupaten/kota yang menerima LHK dari BPK yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Pegunungan Bintang, Asmat, Merauke, Jayawijaya, Yalimo, Kepulauan Yapen, Nabire, Intan Jaya, Mimika, Keerom, serta Kabupaten Supiori.

Kepala BPK Perwakilan Papua Adi Sudibyo dalam sambutannya mengatakan, dari 14 kabupaten/kota yang menerima LHP, delapan diantaranya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Sedangkan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Asmat, Supiori, Yalimo, Lanny Jaya, Supiori dan Kabupaten Intan Jaya.

“Setelah menerima LHP diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya 60 hari,” kata Adi Sudibyo.

BPK berharap seluruh pemerintah daerah melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan yang ada sehingga penyajian laporan keuangan di masa mendatang semakin baik.

“BPK Papua menyampaikan terima kasih atas dukukan DPRD dalam mewujudkan visi dan misi agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Adi.

Tercatat 15 kabupaten yang belum menerima LHP 2017 diantaranya Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, Mappi, Boven Digul, Deiyai, Dogiay, Tolikara, Paniai, Nduga, Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.

 

BACA JUGA :  Rekrutmen Praja IPDN, BKD Papua Minta Bukti Jika ada Pungli

Red/Papuatoday.id

Komentar Anda

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: