Guru SMA-SMK se-Mimika Kembali Mengajar Besok

Timika, Papuatoday.id – Seribuan guru SMA/SMK se-Mimika yang megok mengajar selama sepekan ini menyatakan kembali mengajar mulai Selasa (23/10). Keputusan ini diambil setelah ada titik terang terkait pembayaran hak guru usai bertemu dengan Wakil Bupati Mimika, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan DPRD Mimika, Senin (22/10).

Meski demikian, ribuan guru ini mensyaratkan pembayaran tersebut harus direalisasikan dalam waktu satu Minggu ke depan. 

“Besok (Selasa) sudah masuk kelas, proses belajar mengajar kembali berlangsung. Tapi harus ada kejelasan dalam satu minggu ini, iya atau tidak (dibayarkan). Karena tadi perundingan sudah jelas, kami tidak mau di-PHP lagi,” kata Sulijo, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK se-Mimika, Senin. 

Sulijo mengatakan, para guru kembali mengajar hingga Senin (29/10). Jika dalam satu minggu itu hak-hak mereka berupa tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), uang lauk pauk (ULP) dan insentif belum juga dibayarkan, maka mogok mengajar akan kembali dilakukan.

“Bahkan dalam kesepekatan itu, kalau tidak jelas dibayarkan, maka mungkin kegiatan semester bisa tertunda. Kami guru-guru sebenarnya bukan maunya demo, mogok mengajar, tapi kami punya hak-hak ini harus diperhatikan, direalisasikan,” ujarnya. 

Menurut Sulijo, telah disampaikan dalam pertemuan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua No. 40 tahun 2018 pasal 8 ayat 1 menerangkan pembiayaan tunjangan kinerja, lauk pauk dan tunjangan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018 dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota. 

“Kami percaya dengan niat baik pemda, terutama pak Sekda (Ausilius You) sudah sampaikan, kemudian dari provinsi sudah disampaikan juga dan dalam Pergub sudah cukup jelas,” tutur Sulijo.

Sekda Mimika Ausilius You mengatakan pihaknya memang harusnya telah merealisasi pembayaran hak-hak guru tersebut namun sebelumnya masih terkendala dasar hukum menyusul kewenangan SMA/SMK dialihkan ke provinsi. 

“Kami menunggu Pergub No 40 tahun 2018 ini. Yang jelas, tadi sudah dibicarakan baik dengan DPRD, lalu kami sikapi dan akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Kata You, mengenai anggaran untuk pembayaran hak-hak guru kini menunggu petunjuk Bupati Mimika Eltinus Omaleng selaku pengambil kebijakan. 

“Hasilnya kami tunggu petunjuk dari bapak bupati seperti apa. Pembayaran bukan belum ada kepastian, tapi kami meminta petunjuk ke pak bupati lebih dulu,” ujarnya. 

Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang memastikan pihaknya akan membayar seluruh hak-hak guru SMA/SMK setelah Pergub No. 40 tahun 2018 diterbitkan sebagai dasar hukum bagi kabupaten/kota mengambil kebijakan soal anggaran. 

“Karena sudah ada peraturan gubernur terkait pembayaran hak-hak guru, maka Pemda Mimika akan membayarkan hak para guru yang mereka tuntut seperti TTP, ULP dan Insentif,” ujar Bassang.

Dimana dalam peraturan gubernur tersebut pasal 8 ayat 1 menerangkan bahwa pembiayaan tunjangan kinerja, lauk pauk dan tunjangan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018 dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota. 

Selain itu, pada ayat dua disebutkan dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum menganggarkan tunjangan kinerja, lauk pauk, dan lain tunjangan sebagaimana diatur pada ayat 1, dapat dialokasikan pada APBD kabupaten/kota tahun 2019.

“Dengan demikian, saya harap besok guru-guru kembali mengajar. Sehingga proses belajar mengajar aktif seperti sediakala. Saya minta guru juga bersabar karena ada proses yang dilalui untuk pembayarannya,” ujarnya.

Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom usai memimpin rapat pertemuan perwakilan guru dengan Sekda Mimika Ausilius You, mengatakan pihaknya akan mengawal proses pembayaran hak guru agar sebisanya dapat direalisasi tahun ini. 

Untuk itu, dirinya meminta bupati Eltinus Omaleng dapat menyikapi hal ini secara serius dan mendorong alokasi anggaran pembayaran hak guru dalam APBD Perubahan atau kebijakan lain yang bisa secepatnya diambil.

“Karena kalau ini tidak didorong dalam APBD Perubahan 2018, maka akan masuk ke APBD 2019. Tergantung bagaimana bupati mendorong hal ini segera. Bupati juga harus bertanggung jawab karena sudah ada Pergub,” ujarnya.

 

BACA JUGA :  PU Jayawijaya Programkan Peningkatan Jalan di Wamena

Red AWY / Papuatoday.id

Komentar Anda

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: