KNASN Perjuangkan Tenaga Honorer Diangkat Menjadi PNS Di 2019

Timika, Papuatoday.id – Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) berupaya memperjuangkan tenaga honorer di Indonesia untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 2019.

Upaya yang dilakukan KNASN, yakni mendorong dilakukannya revisi Undang-undang nomor 5 tahun 2017, tentang ASN, khususnya pada pasal 131 A.

Ketua Umum KN ASN RI, Mariani Sitompul mengatakan, pegawai pemerintahan yang statusnya masih tenaga honorer K2, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak, sudah sepakat untuk berjuang dan mendorong revisi pasal 131 A, Undang-undang ASN.

Melalui revisi ini, maka dapat mengangkat semua honorer dengan tidak melihat profesi. Tetapi lebih melihat kepada nomenklatur secara berkeadilan. Dimana dalam revisi tersebut, hanya melaksanakan verifikasi dan validasi data, namun tidak ada ujian.

“Kami yang tergabung di KNASN adalah pegawai honorer yang sudah bekerja minimal 6-7 tahun dan maksimal 25-35 tahun,” ungkap Mariani usai Konsolidasi Akbar Tenaga Honorer Provinsi Papua, yang dilaksanakan di Timika, Jumat (26/10).

Dengan revisi ini, ia berharap bisa diangkat secara berkeadilan dan bertahap. “Tidak perlu harus satu tahun semua diangkat. Tapi disesuaikan dengan keuangan dan kebutuhan,” ujarnya.

Sementara menyangkut beban anggaran negara, Kata dia, coba dilihat secara baik pada setiap instansi, lebih banyak honorer dibandingkan PNS dan pemerintah masih mampu melakukan penggajian.

“Kalaupun nantinya kami diangkat, maka pastinya belum penuh PNS. Karena masih menjadi CPNS. Sehingga masih ada kelebihan keuangan untuk menggaji kami,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap revisi UU ASN selesai dilakukan dan bisa disahkan di tahun 2018. Sehingga pada 2019 nanti, semua tenaga honorer K2, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak bisa diangkat menjadi PNS.

“Jadi dalam pelaksanaannya nanti, kami akan melakukan pengawasan sesuai dengan undang-undang. Dimana dalam pengangkatan lebih menguatamakan yang lama bekerja. Kalau ada kesengajaan dari pemerintah daerah, maka kami akan bisa menuntut sesuai UU ASN,” jelasnya.

 

BACA JUGA :  15 Jenazah Korban Penembakan KKSB Dievakuasi Secara Estafet Dari Yigi

Pelru diketahui, penambahan Pasal pada 131 A, menyatakan :

1). Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.

2). Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

3). Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian.

4). Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

5). Tenaga honorer, Pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

6). Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Red BTX / Papuatoday.id

Komentar Anda

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: