Perampingan OPD Papua Jadi Rule Mode Indonesia

Jakarta, Papuatoday.id – Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi langkah dari Pemerintah Provinsi Papua yang akan melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekertaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo kepada wartawan mengatakan dalam pertemuannya dengan delegasi Papua, juga berkonsultasi terkait kelembagaan OPD, yang baru dilakukan penataan. 

“Bersamaan dengan itu juga. Saat ini sedang dalam tahap penyusunan APBD 2019, sehingga kita harus lakukan percepatan supaya dalam pembahasannya sudah terakomodir OPD – OPD yang diusulkan,”sarannya.    

Sekertaris Daerah Papua T.E.A Hery Dosinaen usai melakukan pertemuan tertutup bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri – Republik Indonesia, Kamis (8/11/2018) mengatakan, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua. Mereka (Kementerian Dalam Negeri-red) sebetulnya mau mengevaluasi PP No.18 tahun 2016 tentang aturan perangkat daerah, Akan tetapi, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan merampingkan struktur organisasi.  Nantinya akan menjadi rule mode (model percontohan-red) untuk provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menginsyaratkan bakal merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hanya 30 instansi dari yang sebelumnya ada 50-an.

Kata Gubernur, pihaknya akan membentuk tim untuk merampingkan jumlah birokrasi di Papua yang sangat “gemuk”. Sehingga diharapkan paling lambat di awal 2019 mendatang, perampingan bisa terlaksana.

“Sebab perampingan ini juga merupakan amanat UU. Makanya, dalam pertemuan itu kami sampaikan kepada Kepala OPD bahwa harus siap terima dan jangan ada gugatan. Sebab Kepala OPD yang adapun sudah ada bersama-sama dengan kami di pemerintahan selama lima tahun,”ujarnya.

Dalam artian Kepala OPD yang ada saat ini harus siap terima kalau-kalau nanti tidak dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Sebab ada perampingan jabatan.

Seraya memberikan contoh, perampingan OPD dimaksud, antara lain menggabungkan sejumlah instansi yang sesuai tupoksi dalam PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Contohnya, menggabungkan Dinas Koperasi yang saat ini terpisah dengan Instansi Dinas Perdagangan.

“Tetapi ada juga instansi yang memang bakal ditiadakan. Namun untuk resminya nanti akan diputuskan oleh tim yang bakal dibentuk provinsi. Intinya urusan wajib, saja yang dipertahankan,” ujarnya.

Ditambahkannya, perampingan OPD tersebut bertujuan memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan OPD, juga diharapkan agar kinerja ASN lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi dan misi dalam janji kampanyenya.

“Sebab kita mesti bertindak efektif di masa mendatang. Apalagi struktur APBD kita mulai tahun kemarin sudah perlu mendapatkan dukungan anggaran secara maksimal. Sebab ada juga pengalihan ASN dari kabupaten dan kota, yang kini gajinya dianggarkan pada APBD provinsi,” ujarnya. 

 

BACA JUGA :  Wisudawati Stikes Telogorejo, Novarista Gerda Dwaa Siap Mengabdi di Papua

 

 

Red BTX/Papuatody.id

Komentar Anda

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: