Disdukcapil Jayapura percepat kepemilikan dokumen kependudukan

Jayapura, Papuatoday.id – Dalam rangka mempercepat penerbitan atau dokumen kependudukan bagi masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, Papua menggelar rapat koordinasi Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Jayapura tahun 2018 di Hotel Horex Sentani, Kamis (8/11).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Edy Susanto menjelaskan, rakor tersebut dilaksanakan untuk mempercepat penerbitan atau kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Jayapura.

“Dalam rakor ini diharapkan nanti ada masukan-masukan yang positif, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan kejasama antar lembaga yang tujuanya adalah mempercepat kepengurusan atau dokumen-dokumen kependudukan bagi masyarakat seperti kartu keluarga (KK) KTP-el maupun akte-akte catatan yang sipil lainnya,” kata Edy Susanto kepada Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Ia mengatakan, apabila semuanya sudah sepaham atau seirama dalam mewujudkan ini dan juga dalam mendukung kabupaten layak anak di kabupaten setempat salah satu indikatornya adalah kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak di Kabupaten Jayapura bisa terwujud.

Edy mengungkapkan bahwa kegiatan rakor ini diikuti oleh Word Vision Indonesia (WVI) yang nantinya akan membantu dalam mempercepat kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan perizinan terpadu, dinas sosial dan dinas terkait lainnya agar bisa segera terwujud. “Gerakan-gerakan sadar administrasi kependudukan ini kita harapkan di kabupaten ini bisa segera terwujud atau terealisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk kepemilikan KTP-el di Kabupaten Jayapura secara nasional targetnya sudah cukup bagus, karena target dari pusat secara nasional itu 116 ribu wajib KTP-el, tetapi sampai dengan Agustus 2018 di Kabupaten Jayapura 123 ribu lebih untuk perekaman KTP-el.

Sedangkan untuk dokumen kependudukan lainnya, catatan sipil belum sesuai harapkan karena banyak kendala seperti wilayah relatif jauh, kesadaran masyarakat akan dokumen-dokumen kepemilikan akte itu belum begitu tinggi atau belum begitu paham dan juga masih adanya pemahaman yang keliru bahwa akte itu tidak perlu, sehingga masyarakat tidak mengurus dokumen-dokomen kependudukan tersebut.

“Kami tidak bisa mencapai akte kelarihan itu, karena masih banyak pasangan atau orang tua belum melakukan pernikahan secara agama, baik pencatatan sipil. Sementara surat nikah atau akte pencatatan sipil tadi menjadi salah satu syarat untuk bisa diterbitkan akte kelahrian,” ujarnya.

 

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Tinjau Jalan Trans Papua di Merauke-Sota

Red BTX/Papuatoday.id

Komentar Anda

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: