Keterangan Anggota TNI, Jadi Kunci Ungkap Kasus Paniai

Jayapura, Papuatoday.id –  Anggota DPR Papua  dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai meminta kepada Panglima TNI agar mengijinkan anak buahnya untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM RI dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai tahun 2014 lalu.

“Saya harap pimpinan TNI dapat mengijinkan  anggotanya untuk dimintai keterangan oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM RI dalam kasus kasus Paniai Berdarah tahun 2014,“ kata John Gobai kepada Wartawan, di Jayapura,  Selasa (28/11′). 

Apalagi, kata John Gobai, anggota kepolisian yang bertugas saat itu, telah dimintai keterangan oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM RI, setelah mendapatkan ijin dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. 

Bahkan lanjut John Gobai, sesuai laporan perkembangan yang diberikan Komnas HAM, pihaknya telah mendapatkan masukan bahwa pengungkapan kasus Paniai Berdarah itu, terkendala belum adanya oknum anggota TNI yang diperiksa. 

“Untuk anggota TNI ini, ada dari TNI Angkatan Darat baik itu anggota Koramil Enarotali, Timsus 753/Nabire dan Paskhas TNI AU yang bertugas tahun 2014 untuk dapat diperiksa. Itu hanya dapat dilakukan jika mendapatkan ijin dari Panglima TNI,“ tandasnya. 

Namun kata John Gobai, demi penghormatan kemanusiaan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dan menjunjung tinggi Pancasila terutama Sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, maka ia meminta dengan hormat kepada Panglima TNI agar sesegera mungkin mengijinkan anggotanya diperiksa. 

“Yang harus diingat oleh Panglima TNI, dengan tidak diberikan ijin, itu justru merusak citra TNI. Jika citra TNI rusak, maka citra negara akan ikut rusak. Kalau Panglima TNI tidak mau ijinkan, pertanyaan saya ada ketakutan apa sebenarnya? Negara ini tidak akan runtuh jika kasus Paniai Berdarah dibuka kembali,“ ketus John Gobai. 

Untuk itu, ia menyarankan agar Panglima TNI memberikan ijin bagi anggotanya yang bertugas pada saat kejadian Paniai Berdarah tahun 2014 untuk dimintai keterangan oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM RI. 

 “Justru itu akan memberikan rasa keadilan dan rasa penghormatan kepada keluarga korban,“ ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengakui jika Tim Ad Hoc terkendala untuk memeriksa atau memintai keterangan terhadap sejumlah anggota TNI dalam kasus Paniai Berdarah tahun 2014, lantaran belum adanya ijin dari Panglima TNI. 

Frits Ramandey, satu dari dua orang Tim Adhoc perwakilan Papua dalam pengusutan kasus Panai Berdarah itu mengatakan, pihaknya butuh keterangan beberapa oknum TNI dalam kasus yang menyebabkan empat remaja meninggal dunia dan 19 warga sipil terluka.

Bahkan ungkap Frits,  beberapa oknum TNI yang diperlukan keterangannya itu berada di sekitar lokasi saat peristiwa terjadi di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ibu kota Panai, 8 Desember 2014.

Menurutnya, tidak hanya keterangan beberapa oknum TNI yang diperlukan pihaknya, tim Adhoc dibentukan Komnas HAM itu telah meminta keterangan 12 anggota Polri aktif dan seorang lainnya yang telah pensiun, lantaran saat kejadian mereka juga berada di sekitar lokasi.

“Jadi kendala utama kami memintai keterangan beberapa oknum TNI, karena belum ada izin dari Panglima TNI. Kami sudah punya jumlah dan nama oknum TNI yang akan dimintai keterangan, namun saya belum bisa menyebutkannya,” kata Frits Ramandey usai menemui Legislator Papua, John NR Gobai di Kantor DPR Papua, Kamis (08/11), beberapa hari lalu. 

Kepala perwakilan Komnas HAM wilayah Papua itu juga membeberkan, sekitar dua bulan lalu, Panglima TNI menyurati Komnas HAM dan menyatakan izin untuk beberapa oknum anggota TNI yang akan dimintai keterangan ada pada Menkopolhukam.

Padahal lanjutnya, sudah dua kali Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM dan Jaksa Agung. Pertama di Jayapura, 14 Desember 2014, presiden ketika itu meminta menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena serta Paniai.

“Jadi kalau alasannya TNI menggunakan KUHP militer, presiden kan panglima tertinggi. Mestinya panglima TNI tunduk kepada instruksi presiden. Apalagi Komnas HAM hingga kini juga belum menyimpulkan secara tuntas apakah kasus Paniai ini adalah pelanggaran HAM berat atau bukan,” ketus Frits Ramandey.

 

Baca Juga :  Pemprov Papua Bantu Pulangkan Dua Warga PNG

Red/Papuatoday.id

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: