Freeport Setuju Bayar Pajak Air Permukaan Rp. 1,394 triliun

 

Phoenix, Papuatoday.id, (12/052019) –   PT Freeport Indornesia menyepakati untuk  membayar  pajak air permukaan (PAP) kepada pemerintah Provinsi Papua, dimana  Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019).

 

Adkerson yang didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir 6 triliun.
 
“Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujarnya

Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku. 

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten 1, Doren Wakerkwa Papua dan Asisten 2, Noak Kapissa sepakat bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya  termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

 

Pemerintah Provinsi Papua dalam kesepakatan tersebut akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan selama IUPK berlaku, termasuk rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal lain seperti bisnis jangka panjang, ujar Gubernur Papua Lukas Enembe.

 

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU.

 

RED BTX/Papuatoday.id

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: