Kami Tim Papua Today Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Jelang Putusan Sengketa Pemilu Tahun 2019, Masyarakat Papua Diminta Untuk Jaga Situasi

 

Jayapura, Papuatoday.id (12/06/2019) – Kegiatan coffe morning Polda Papua digelar pada Aula Rupatama Mapolda Papua (11/06/2019) dengan mengundang para pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi pengumuman dari Mahkamah Konstitusi (MK)  yang rencananya akan diumumkan pada akhir bulan ini terkait dengan hasil sidang sengketa Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan Penyelenggara Pemilu serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya, diantaranya Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki (Wakapolda Papua), Brigjen TNI AH. Napoleon (Kabinda Papua), Theodorus Kossay (Ketua KPU Prov. Papua), Metusalach Infandi (Bawaslu Prov. Papua), Pdt. Lipiyus Biniluk (Ketua FKUB Provinsi Papua), Frits Ramandey (Kepala kantor Perwakilan Komnas HAM Prov. Papua), Paskalis Netep (Sekretaris LMA Prov. Papua).

Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki (Wakapolda Papua) menyampaikan bahwa situasi di Provinsi Papua hingga saat ini cukup kondusif dan berbeda dengan situasi yang terjadi di Ibukota Jakarta. “Supaya nanti kita dapat mengantisipasi bersama, mari kita terbuka semua dalam tranparansi publik. Kepolisian bagian dalam pengaman dalam demokrasi dituntut tranparansinya, profesionalisme, pelayanan yang optimal sebagai kebutuhan negara demokrasi”, ungkap Wakapolda Papua.

Menurutnya, hal pelayanan optimal ada indeks kepuasan publik, meskipun diakuinya indeks pelayanan di Papua masih minim karena ada sejumlah persoalan yang belum optimal dilaksanakan seperti Otsus. Berkaitan dengan hal tersebut, kedepannya pengamanan kepolisian itu adalah kebijakan pimpinan dalam hal ini Kapolri serta SOP, aturan dan perundang – undangan yang berlaku.

“Dalam rangka menghadapi demokrasi, ada aturan – aturan SOP dan tidak ekses berlebihan. Dalam penggunaan senjata api sesuai dengan SOP tidak ada yang menggunakan peluru tajam, tetapu menggunakan peluru hampa dan karet. Namun jika terancam dan membahayakan petugas dan warga, maka akan diambil tindakan tegas, tepat, dan terukur.” ungkapnya.

Wakapolda Papua juga menganjurkan agar dalam menyelesaikan masalah, baik itu pemilu maupun lainnya dapat menempuh jalur hukum sehingga terbangun demokrasi yang bermartabat, adil, jujur dan damai. Oleh karena itu, perlu kehadiran dari pemuka agama untuk membantu dengan doa, untuk kelancaran proses ini.

Senada dengan Wakapolda Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon (Kabinda Papua) juga meminta masyarakat untuk sama – sama menjaga kondisi yang damai dan bijak dalam mengatasi berita – berita hoax seperti yang banyak beredar saat aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. “Saat ini, sangat cepat sekali berita – berita bohong tersebar, meskipun fakta yang terjadi tidak sesuai. Apalagi pada saat ini media online atau sosial media juga sangat cepat, dan orang yang tidak mengetahui kebenarannya dan dengan mudahnya membagikan sebelum menyaring kebenaran berita tersebut. Ini menjadi perhatian utama kita”, ungkap Kabinda Papua.

Kabinda Papua juga mengatakan bahwa tugas dari intelijen dan Binmas harus berkoordinasi baik dengan tiga tungku. Tokoh agama, tokoh adat, pemangku kepentingan untuk bangun komunikasi yang baik. “Kita juga harus menerima saran dan masukan yang disampaikan dari masyarakat. Apapun masukan itu, sebagai bahan untuk mengantisipasi hal – hal yang akan terjadi di lapangan, seperti contoh kerawanan Kantor KPU, Kantor Distrik, dan Kantor Bupati,” jelasnya.

Sementara itu, Theodorus Kossay (Ketua KPU Provinsi Papua) menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rekap baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. “Saat ini KPU sedang dalam proses menyiapkan sidang di MK. Karena KPU Provinsi papua mendapatkan 28 gugtaan. Sementara sedang disipakan dokumen – dokumen bukti semua tahapan yang sudah dikerjakan oleh KPU”, ungkap Ketua KPU Provinsi Papua.

Metusalah Infandi (Ketua Bawaslu Provinsi Papua) mengatakan bahwa jelang menghadapi penetapan MK, pertemuan ini sangat penting untuk sinergitas Forkopimda dalam kesiapan penetapan terutama penyelenggara KPU dan Bawaslu. “Terkait persiapan sidang di MK, kami dari Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan semua dokumen terkait pengawasan kemudian penanganan terkair laporan – laporan mulai dari tingkat PPS sampai kabupaten / kota dan Provinsi”, ungkapnya.

Sementara itu, Pdt. Lipiyus Biniluk (Ketua FKUB Provinsi Papua) meminta masyarakat Papua agar semua permasalahan yang terkait dengan Pemilu Serentak Tahun 2019 dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merusak kedamaian di Tanah Papua.

Pada akhir kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan yang hadir menggaungkan slogan “Papua anti kekerasan dalam berdemokrasi” yang menjadi tema utama dalam kegiatan tersebut.

 

Baca Juga :  Mahasiswa Oxford Putra Papua Yang Berjuang Untuk Kemajuan Pendidikan NKRI

RED BTX/Papuatoday.id

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: