Pemerintah Dukung Otsus Papua dan Papua Barat di Lanjutkan

Jakarta, Papuatoday.id (01/07/2020) – Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri) menegaskan kebijakan pemerintah pusat belum berubah hingga saat ini. Kebijakan Otsus tetap berjalan dengan catatan, tidak ada UU atau PERPPU yang membatalkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

“Dana Otsus hanya merupakan salah satu instrumen dari kebijakan Otsus. Pada tahun 2021 bukan kebijakan Otsus yang berakhir, melainkan dana Otsus yang besarannya setara 2% dari DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional,” jelas Akmal.

Keberhasilan pelaksanaan Otsus, kata Akmal, perlu dikawal bersama. Kunci utama terletak pada peran Pemda dalam menerjemahkan kebijakan Otsus dalam bentuk program yang nyata di lapangan.

“Pemerintah Pusat siap memfasilitasi Pemda untuk berkreasi sesuai amanat Undang-Undang. Ini tidak hanya persoalan uang, tetapi juga regulasi. Bagaimana aktor kepala daerah bisa melaksanakan amanat UU dalam bentuk regulasi,”jelasnya.

Baca Juga :  Mundur Setahun, Persiapan PON Papua Tetap Jalan

Akmal sendiri mengakui bahwa pelaksanaan Otsus perlu upaya perbaikan dan evaluasi. Karena itu, ia berharap, DPD dapat menjadi penghubung dengan Pemda di Papua dalam rangka menyukseskan kebijakan Otsus.

“Kami membutuhkan DPD RI untuk komukasi yang intens di daerah,” tutupnya.

Subscribe

Thanks for reading Information in here.

%d blogger menyukai ini: